Landasan Hukum Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Berikut ini landasan hukum terkait Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, diantaranya :

  1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
  2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
  3. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  148  tahun  2010  Tentang  Izin   dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.149 Tahun 2010 tentang Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.161 tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
  8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
  10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 17 tahun 2013 tentang perubahan 148 ijin praktek keperawatan
  11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
  12. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.
  13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
  15. Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya tahun 20011
  16. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No. HK.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan Komite dan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit
  17. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, tahun 2011
  18. Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jumlah Surveyor untuk Akreditasi Rumah Sakit Terus Ditambah

Image
Komisi Akreditasi Rumah Sakit akan terus menambah jumlah surveyor agar proses akreditasi rumah sakit bisa berjalan lebih cepat. Harapannya, akan semakin banyak rumah sakit yang terakreditasi. Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Sutoto mengatakan, bulan ini KARS akan melantik sekitar 200 surveyor yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kemarin sudah dilantik 152 orang. Sisanya dilantik akhir bulan Mei," ujar Sutoto di Jakarta, Selasa (12/5). Selain melantik surveyor, Senin kemarin KARS juga melantik 72 pembimbing dan 15 konselor. Nantinya, mereka bertugas membimbing rumah sakit untuk mempersiapkan diri mengikuti akreditasi. Untuk menjadi surveyor akreditasi KARS, seseorang harus lulus ujian. KARS menjaga betul ujian surveyornya berkualitas agar akreditasi yang dilakukan terhadap rumah sakit juga terjaga kualitasnya. Menurut Sutoto, dari 2.415 rumah sakit, yang diakreditasi KARS baru 121 rumah sakit. Tenaga surveyor yang terbatas me...
Read more

Privasi dan Kerahasiaan Informasi Pasien

Image
Dalam dunia medis, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuais tandar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai konsumen yang dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yaitu: 1.    Pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan, serta konsumen yang menilai sesuatu pelayanan melalui harapan yang diinginkan. 2.     Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Rekam medis sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, maupun pelayanan kesehatan terhadap aspek hukum. Dari aspek hukum, rekam m...
Read more